PJB.bursaenergihetanews.comJakarta – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengatakan, untuk mencapai target 23 persen bauran energi Indonesia yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 nanti, pemerintah perlu menciptakan pasar agar pembangunan berjalan. Hal tersebut bisa dimulai dari pemerintah sendiri.

Menurut Rinaldy, DEN telah mengusulkan agar semua gedung pemerintah, lampu penerangan jalan, dan rumah pejabat menggunakan solar cell. “Sehingga ada kebutuhan solar, dan industri mau membangun energi baru dan terbarukan,” katanya dalam diskusi Energi Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 29 November 2015.

Ia menambahkan, bila banyak investor yang sudah mulai membangun proyek EBT, akan timbul persaingan sehingga harga akan tertekan. “Ini yang perlu dipancing pemerintah,” tuturnya.

Pada Februari ini, kata Rinaldy, sebenarnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk memasang solar cell di kompleks Istana Negara, dan rencana ini akan diresmikan pada Agustus. Namun hal tersebut batal dilakukan. Sebab, berdasarkan tender, tidak ada yang berminat membangun pembangkit listrik tenaga surya di Istana. “Tidak ada yang mau memasukkan tawaran.”

Rinaldy berujar, perlu ada perbaikan dalam ketentuan mengambil keputusan. Sebab, dalam proyek pengadaan atau pembangunan masih banyak pelaksana yang takut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi bila salah mengambil keputusan. “Kalau saya, itu kan instruksi Presiden, tidak perlu pakai tender. Tapi, kalau enggak, mungkin bisa kena KPK. Jadi dilematis,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *