energi terbarukan solar panelMetrotvnews.com, Manado: Pengamat ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joubert Maramis mengatakan, pemerintah harus membuat energi terbarukan khusus rumah tangga. “Sumber Energi terbarukan seperti angin, matahari, ombak, dibanding energi konvensional seperti air, batubara, gas, panas bumi dan nuklir sebagai pembangkit listrik memang memiliki keunggulan lain yaitu low cost,” kata Joubert, di Manado, seperti dikutip Selasa (26/5/2015).

Joubert mengatakan untuk jangka panjang dan relatif low carbon atau low pollution, energi terbarukan tersebut bisa dilakukan. Namun, katanya, teknologi ini masih mahal dan kapasitasnya untuk pembangkit listrik masih sangat kecil karena biaya produksi per kwh jangka pendek masih tinggi.

“Misalnya tenaga listrik rumah tangga untuk kapasitas lampu, dan televisi saja butuh sistem solar cell dan pendukungnya yang harganya sampai belasan bahkan di atas Rp20 jutaan,” tukasnya.

Harga tersebut pasti tidak terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Makanya, sebaiknya jika pemerintah sungguh-sungguh,  dibuat bertahap. Tiga tahun pertama program untuk energi terbarukan pada sektor rumah
tangga, kemudian dalan jangka panjang jika biaya dan teknologi sudah mapan maka kemudian pada level industri.

Pemrintah harus mensubsidi program energi terbarukan, agar dapat berjalan dengan baik, serta sebaiknya teknologi dan pabriknya ada di Indonesia.

Pemerintah juga harus mengeluarkan Undang-Undang yang memberikan insentif penuh pada pihak atau perusahaan yang mau memproduksi energi terbarukan ini, dan jika dijual ke PLN dalam bentuk energi listrik.

“Sebaiknya PLN mau membeli dengan harga yang layak, ini akan memicu penggunaan sumber energi terbarukan di Indonesia dan saya yakin jika ini dilakukan maka minat investasi pada sektor ini akan meningkat karena untuk skala besar pasti akan ada hitungan bisnisnya,” cetusnya.

Untuk strategi jangka pendek energi terbarukan ini dapat diujicobakan di Indonesia bagian timur khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan yang kurang feasible bagi PLN.
WID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *